penerapan pancasila masa orde lama sampai reformasi

Pancasila di masa orde lama, orde baru dan di era reformasi:
I.Masa Orde Lama
·Adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945-1950 adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.
·Sistem pemerintahan tahun 1950-1959 yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual.
·Anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.
·Pada periode 1959-1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
·Presiden Soekarno melakukan pemahaman pancasila dengan paradigma yang di sebut dengan USDEK dan menyebarkan Nasionalis, Agama, dan Komunis.
·Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam.
II.Masa Orde Baru
·Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun.
·Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4.
·Adanya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut.
·Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya.
·Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acapkali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah, atau diperas secara ekonomi.
III.Masa Era Reformasi
·Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya.
·Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.
·Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.
·Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.
·Pergantian presiden secara singkat di era reformasi.