Implementasi pasal 38 ayat (2) undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan pemerintah yaitu...

Pasal 38 ayat (2) dari UU no 39 tahun 1999 tentang HAM berbunyi: Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Bunyi ayat tersebut mengimplikasikan bahwa negara membebaskan warganya untuk memilih pekerjaan dan tidak memberlakukan peraturan yang diskriminatif dalam bidang lapangan kerja. Secara praktik, pemerintah dapat menyusun undang-undang tentang sistem pengupahan tenaga kerja agar tenaga kerja mendapat upah yang layak dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi tenaga kerja. Kepada tenaga kerja di luar negeri, negara juga wajib melindungi tenaga kerja dari eksploitasi dan segala macam marabahaya yang dapat mengancam tenaga kerja. Peran pemerintah tersebut nampak dalam pembentukan Kementerian Tenaga Kerja dan juga pembentukan Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja.