PPKn

Pertanyaan

pengertian dan sifat pokok kedaulatan rakyat

1 Jawaban

  • Pengertian Kedaulatan Rakyat

    Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola negara. Kekuasaan itu terentang dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Sejak Indonesia merdeka, bangsa kita telah memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri.

    Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat negara itu, serta dihormati dan diakui oleh negara lain.

    Kata "daulat" dalam pemerintahan berasal dari kata "daulah" (Arab), "sovereignity" (Inggris), "supremus" (Latin), dan "sovranita" (Italia) yang berarti kekuasaan tertinggi.

    Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan kehidupan keluarga. Kedaulatan rakyat memberi gambaran bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

    1. Kedaulatan ke luar

    Kedaulatan ke luar, berarti pemerintah mempunyai wewenang untuk memelihara dan berkuasa yang bebas, tidak ada ikatan, dan tidak tunduk kepada kedaulatan lain, kecuali pada ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. Negara-negara lain harus menghormati kedaulatan dengan tidak mencampuri kepentingan atau urusan dalam negeri.

    2. Kedaulatan ke dalam

    Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sifat Pokok Kedaulatan

    Sifat-sifat pokok kedaulatan adalah sebagai berikut.

    1. Permanen
    Keberadaan kekuasaan tetap dijalankan selama negara itu masih ada, meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.

    2. Asli
    Kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

    3. Absolut
    Kekuasaan itu tidak terbatasi oleh kekuasaan yang lain.

    4. Bulat
    Kekuasaan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga tidak diberikan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan yang belum tentu mewakilkan keinginan rakyat.

Pertanyaan Lainnya